Perubahan CV Menjadi PT

 

Jasa Pendirian PT – Perbedaan prinsipil antara Perseroan Komanditer atau dikenal dengan sebutan CV (Commanditaire vennootschap) dengan Perseroan Terbatas (PT) ada pada kedudukan badan hukumnya, sebab CV adalah persekutuan yang tidak berbadan hukum dan tanggungjawab dari semua sekutu pengurus melulu sampai untuk harta pribadinya. Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah perseoran berbadan hukum dan tanggungjawabnya terbatas. Perubahan CV menjadi Perseroan Terbatas (PT) dilaksanakan melaluinotaris tanpa me sti mengajak bubar CV terlebih dahulu. Perubahan CV menjadi Perseroan Terbatas (PT) berarti akan mengolah status perusahaan yang tadinya tidak berbadan hukum menjadi badan hukum. Untuk tersebut ada hal-hal yang perlu diacuhkan dan disesuaikan supaya dapat mendapat status badan hukum sebagaimana yang ditata dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT).
Adapun hal-hal yang butuh disesuaikan menurut peraturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ialah sebagai inilah :
1. Menyelesaikan terlebih dahulu perikatan yang sudah terjadi antara semua pengurus CV dengan pihak ketiga.
2. Menyesuaikan Anggaran Dasar CV. Hal ini dilaksanakan karena pada Anggaran Dasar CV tidak ada peraturan mengenai Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor. Sedangkan guna menjadi Perseroan Terbatas me sti memenuhi peraturan mengenai Modal Dasar Perseroan Terbatas, yakni paling tidak Rp. 50.000.000 (Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT), dan 25% dari modal dasar me sti ditempatkan dan disetor sarat (Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUPT). Dengan demikian, Anggaran Dasar CV me sti dicocokkan dengan peraturan tersebut.
3. Membuat Akta pendirian (akta notaris) yang memuat Anggaran Dasar dan penjelasan lain sehubungan dengan pendirian Perseroan Terbatas (Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPT).
4. Para pendiri bersama-sama mengemukakan permohonan pengabsahan badan hukum melewati jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik untuk Menteri Hukum dan HAM (Berdasarkan Pasal 1 angka 16 jo. Pasal 9 ayat (1) UUPT.
5. Setelah dilaksanakan pengesahan, Menteri akan mengerjakan pendaftaran Perseroan Terbatas (Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUPT).
6. Pengumuman di Tambahan Berita Negara RI oleh Menteri (Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPT).
Dan perubahan tersebut dapat dilaksanakan melalui cara sebagai berikut :
1. Seluruh sekutu me sti setuju bakal keinginan tersebut dan mengerjakan rapat dengan atau tanpa kehadiran notaris yang lantas akan menghasilkan putusan perubahan tersebut dalam format berita acara.
2. Seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak Perseroan Komanditer (CV) me sti di taksasi (penilaian dalam jumlah rupiah) usahakan dilaksanakan oleh independen auditor.
3. Dari total aset kemudian ditentukan berapa besar bagian setiap dan apakah seluruhnya atau sebagian bakal di inbreng (dimasukkan) ke dalam Perseroan Terbatas sebagai modal yang bakal disetor oleh setiap pendiri Perseroan Terbatas (PT).
4. Datang ke Notaris untuk menciptakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan telah menilai nama, kedudukan, maksud dan tujuan, pemegang saham, rangkaian pengurus dan modal Perseroan Terbatas (PT).
5. Setelah proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) pasti saja me sti mengolah seluruh administrasi dan finansial yang ada sebab telah berpindah status dari badan usaha menjadi badan hukum.